Sukabumi,Yarsinews.com - Tidak bisa tidak, harus diakui, sementara ini di panggung utama politik Indonesia, sedang terjadi 'perang bintang' diantara para pemegang saham mayoritas republik ini. Dimulai dengan deklarasi calon presiden Nasdem.
Disusul penetapan calon presiden PDI-P dan yang terkini, “pertemuan khusus” presiden Jokowi dengan enam orang ketua umum parpol pendukung pemerintah. Minus ketum partai Nasdem, yang nota bene adalah anggota formal koalisi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin sejak pelantikan akhir 2019.
Ketegangan politik hari ini benar – benar melanda Indonesia. Penanda terjadinya erosi dalam koalisi pemerintahan Jokowi merujuk pada dua peristiwa penting.
Pertama, pada 21 April 2023, saat peringatan Hari Lahir Kartini. Bersamaan perayaan Idul Fitri 1444 H. Peristiwa itu disebut : “Serangan Kilat Istana Batu Tulis”, Bogor. Dilancarkan PDI-P. Menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
Kedua, pada 2 Mei 2023, – terpaut kurang lebih sepuluh hari, – terjadi “pertemuan khusus” presiden Jokowi, dengan enam orang ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah : PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Minus partai Nasdem. Besutan Surya Paloh. Peristiwa ini katakanlah sebagai “Serangan Kilat Istana Merdeka”, Jakarta.
Sebenarnya gejala keretakan dalam tubuh koalisi parpol pemerintah dengan pihak pemerintah, mulai terlihat ketika Nasdem “nekat” mendeklarasikan ARB (Anies Rasyid Baswedan) sebagai calon presiden 2024 pada tanggal 3 Oktober 2022. Bertempat di “Istana Nasdem Tower”, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Situasi semakin runyam, paska deklarasi itu, lantaran diperkuat dengan pembentukan koalisi baru. Yang diberi nama Koalisi Perubahan dan Persatuan, dengan mengikut sertakan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) oposan legendaris, dan oposan pendatang baru : Partai Demokrat. Dengan tagline pemberani : Antitesa!
Dalam pemberitaaan berbagai media paska pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Selasa 2 Mei 2023, disebutkan presiden Jokowi sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Diakui sendiri Jokowi, saat diwawancarai wartawan disela kunjungannya di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4 Mei 2023).
Jokowi bahkan tidak mengelak, bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah punya Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kita bicara apa adanya ya,” kata Jokowi.
Sementara, kata Jokowi. enam partai yang hadir di Istana Negara juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Sehingga, pembahasan itu dipandang tidak tepat diketahui pihak yang sudah punya koalisi sendiri. “Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (Nasdem) tahu strateginya. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa,” tegas Jokowi.
Pada umumnya, didalam n egara demokrasi, jamak terjadi adanya pandemi politik. Virus politik akut : Penyakit politik kolektif. Lazimnya terjadi ketika presiden sudah memasuki ujung – ujung priode kedua. Praktik “tujuan mengjhalalkan segala cara” menjadi halal secara politik. Presiden petahana akan membangun benteng pertahanan diri. Mengantisipasi arus balik perlawanan atas berbagai kebijakannya yang tidak disetujui publik. Atau lawan politiknya.
Pada saat yang sama, loyalitas mitra koalisi juga mulai luntur. Mereka mencoba menjalin hubungan batin kemasan baru dengan rakyat pemilih. Berusaha menghapus ingatan rakyat kecil. Yang pasti terluka oleh ambisi koalisi yang terkadang main tabrak lari. Dalam praktik sistem pemilu proporsional terbuka, politisi dipaksa terjun langsung menyapa konstituen di daerah pemilihan. Sistem inilah membuka ruang “politik uang” (money politics). Yang dikenal dengan istilah popular : “Serangan Fajar”.
Pukul rata di era priode kedua petahana presiden, turun derajatnya. Ditinggal parpol pendukung yang mau tidak mau terpaksa “pindah ke lain hati : memuliakan rakyat pemilih. Inilah ekses dari pademi yang diakibatkan “demam politik kolektif”. Pada saat inilah kebutuhan terhadap tim sukses, relawan, buzzer’s dan lembaga survey menjadi mutlak. Baik untuk petahana maupun para politisi. Apakah dia angota koalisi maupun yang oposisi.
Tujuannya untuk apa?
Untuk meningkatkan nilai tambah sang figur dimata rakyat, konstituen sah pemilihan umum. Diproduksi berbagai kiat – kiat manipulasi kegiatan. Untuk menarik perhatian. Intinya membangun citra positif sang tokoh. Semuanya dipoles seindah mungkin. Baik tentang masa lalunya, apalagi mengenai janji – janjinya ke depan.
Dikumandangkan tekad membangun masa depan yang lebih baik; meningkatkan kesejahteraan; mengentas kemiskinan; memudahkan akses kesehatan dan pendidikan bagi rakyat kecil. Intinya mereka – para politisi itu – menawarkan sejumlah “obat penenang” kepada rakyat. Istilah populernya adalah “approval value engineering” (penguatan rekayasa nilai), yang sarat tehnik manipulatif.
“Value engineering” (rekayasa nilai), adalah teknik untuk mengidentifikasi cara kerja atau berbagai fungsi yang dibutuhkan dari suatu produk. Menetapkan nilainya. Dan akhirnya menciptakaan fungsi-fungsi tersebut dengan biaya serendah mungkin.
Ketika banyak kalangan mempersoalkan, apakah masih ada kegunaan presiden Jokowi selaku petahana, yang akan berakhir beberapa bulan lagi ke depan, masih terus saja ditampilkan secara paksa hasil lembaga survey tertentu, yang menyatakan : Hasil survey kinerja dan populeritas Jokowi semakin meningkat.
Seorang politisi muda mengirim pesan wa : dalam ranah kontestasi politik, kegunaan (hasil survey, maksudnya) salah satunya adalah bargaining value(nila) untuk tetap terlihat berotot di meja pertemuan mengatur koalisi.
Approval Rate Engineering tersebut, katanya, yang dibuat tinggi pada second period selalu mengatakan bahwa : “saya tetap kuat dibasis elektoral meski masa jabatan segera selesai”. Taktik ini juga sekaligus mengonfirmasi bahwa “kekuatan elektoral saya di grassroot” sudah amat rendah. Sementara di meja makan para elit, semakin menipis “pressure value” yang saya punya.
Ditambahkanbnya, “kecuali power coercive (kekuatan memaksa), yang juga semakin tidak mudah lagi saya gunakan sewenang-wenang”. Di praktik negara demokrasi yg berjalan normal, setiap presiden di second term, approval ratingnya selalu turun.
Sejalan dengan publik semakin mengetahui real competensi sang presiden dan administrasinya dalam mengelola kompleksitas.
“Di negara demokrasi yg terhuyung-huyung seperti kita, mendapati approval rate presiden tinggi menjulang ke langit, tentu masuk akal”, sindirnya sambil menyertakan emoticon yang tertawa geli.
Apakah kira – kira ujung dari ledakan – ledakan politik dewasa ini di tanah air ???
Dikdik purnawirawan:
Wallahu A’lam Bishawab !!!.
(Sukabumi,6 mei 2022)
Red* (T@rman)
.jpeg)