Sukabumi
Yarsinews.com
Tim Jurnalis Sukabumi melakukan kunjungan ke PKBM Tunas Mandiri Kp.kadu Gede RT.03,RW.04 Sukalarang Kab.Sukabumi untuk monitoring KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) sekaligus mengkonfirmasi langsung terkait jumlah Warga Belajar (WB) baik Paket A (SD), Paket (B), serta Paket (C) baik peserta didik baru maupun peserta didik yang masih dalam masa pendidikan.
Adapun Kunjungan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tepatnya tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WIB kami tiba di lokasi PkBM Tunas Mandiri . Namun kami (Tim) sangat kurang beruntung tidak ada yang menyahut ucapan salam dari kami , dikarenakan Pengelola (Nunung) sekaligus Bendahara PKBM tersebut tidak ada di rumahnya.
Kami (Tim) terus mencari Informasi,kami pun mendapatkan Nomor Kontak (WhatsApp) dari Spanduk (Banner) SPS PAUD yang terpampang di depan masjid dekat rumahnya (Nunung). Lalu nomor Telepon (HP) tersebut di coba dikontak, "Ya, Nomor nya aktif,namun nggak ngomong",kata Acep (Ketua Tim).
Kami pun terus mencari tau, dimana tempat KBM PKBM Tunas Mandiri Sukalarang dilaksanakan? Kami pun dapat informasi dari salah satu warga sekitar PKBM tersebut,"Ketika mau ujian saja ,baru suka ada kegiatan",katanya.
Tentunya kami melakukan tugas jurnalistik untuk mencari informasi yang sebenarnya, informasi - informasi tersebut
"Warga itu, menunjukkan pada Tim ,bahwa kalau Paud nya sebelah situ pak ! ", ucapnya. Kami pun terus ke arah PAUD, "Eh, benar aja ada,tapi sayang,gerbang paud di gembok (Terkunci)".
" Namun ,ngga lama ada seorang ibu, bertanya, Pak mau kemana? "Mau cari tau, kalau KBM PKBM Tunas Mandiri di sini ,ya ! ", Jawab Tim, Nggak tau ? Jawab ibu ,dia bilang, "saya yang pegang kunci paud,." kemarin sudah adakan 17 Agustusan jadi sekarang libur",katanya.
Alhasil,Tim pun memutuskan untuk kembali besoknya lagi,pada hari Sabtu (19/8).Namun, Kami (Tim) terus melakukan Konfirmasi lewat Telepon (HP/WhatsApp) Bendahara (Ibu Nunung), Dia jawab,"coba nanti bapak bisa ketemu sama pak W", ucapnya.
kami pun mencari tau, Siapa Pak (W) ? Padahal dalam telpon atau Chat WhatsApp,kami ajukan pertanyaan seputar PKBM, seperti WB ada beberapa banyak ? , Berapa anggaran yang diterima BOSP Tahap 2, baik paket A,B dan Paket C ? KBM PKBM dilaksanakan dimana ? Tutornya Berapa ? Bisa dijelaskan BOSP Buat apa aja, Belanja Barang dan jasa ke perusahaan mana saja ? Pertanyaan tersebut tidak ada tanggapan dari PKBM Tunas Mandiri, Ada apa dan Kenapa, serta Bagaimana BOSP pemanfaatan nya ?
Kami (Tim) menduga ada apa pengelola PKBM Tunas Mandiri Sukalarang ini? , dikarenakan tak transparan dan jujur.Padahal BOSP ini adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.
Akhirnya pukul sekira 13.00 WIB (Siang) (Sabtu,(19/8) kami bertemu pak (W) di rumahnya, ternyata pak (W) sudah tidak aktif jadi Ketua PKBM Tunas Mandiri.
"Per Juni,saya sudah tidak lagi jadi ketua PKBM, namun tadi juga masih komunikasi dengan Bendahara (Bu Nunung). Ternyata pak (W) ini juga berprofesi wartawan salah satu Media. Konfirmasi pun Kami (Tim) lakukan,eh, ada keterangannya yang menarik, PKBM mengutip Jutaan rupiah bagi WB yang Usia 21 tahun keatas karena tidak ada bantuan Pemerintah (Usia 21 ke bawah yang ada BOSP).
"Jeung deui ayeuna mah ,usia teh dibatas sampai 21 tahun, lebih dari itu tidak dibayar", terangnya. Jadi yang ikut belajar lebih dari itu (Usianya) tidak dibayar, terkecuali dimintai Uang, Misal 1 juta paket A, 1,5 juta paket B serta 2 juta Paket C selama pendidikan",
Dia juga menambahkan bahwa kami ada BOP 6 Juta per bulannya untuk 17 tutor di PKBM Tunas Mandiri, dana tersebut untuk biaya KBM yang dilakukan Sabtu dan Minggu.
"Ada 30 WB yang belajar di PKBM ini, kalau dana BOSP dari pemerintahnya itu Bendahara yang tau (Nunung), terus untuk operator PKBM ini pak Ade sedangkan Ketua sekarang pak Deden", terangnya.
Sehingga kami menjalankan Tupoksi Kontrol sosial untuk mengawal program pemerintah,Apakah sudah tepat sasaran sesuai juklak dan juknisnya ?" . Dalam hal ini Pendidikan yang tentunya dana Alokasi Anggaran dari APBN cukup besar dialokasikan demi mengoptimalkan pendidikan yang lebih berdayaguna mencerdaskan Anak Bangsa kedepan.Tentunya Oknum yang diduga memanfaatkan anggaran dari uang negara yang bersumber dari uang rakyat tentunya ada konsekuensinya berupa sanksi sesuai undang-undang berlaku.Sehingga para pihak terkait apalagi APH yang berwenang untuk mengusut tuntas dugaan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Korupsi akibat penyelewengan anggaran pemerintah tersebut. Bersambung (TS #Tim Jurnalis Sukabumi)
.jpeg)